PKB Demak News | Ketua DPRD Demak yang juga Ketua DPC PKB Demak, Zayinul Fata, melontarkan kritik tajam kepada Pemerintah Kabupaten Demak atas ketidakmampuan mereka dalam menangani abrasi dan rob yang semakin mengancam wilayah Sayung.

Zayinul menyebutkan bahwa Kecamatan Sayung dan Bonang, merupakan daerah pesisir yang kini perlahan tenggelam, telah menjadi simbol kegagalan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah yang terus memperburuk kualitas hidup warga.

Setiap tahun, ratusan rumah warga terendam rob dan abrasi. Bahkan jalan Pantura, sebagai salah satu jalur vital, sering kali terputus akibat banjir pasang yang datang hampir setiap sore.

Zayinul menegaskan bahwa dampak dari abrasi ini tak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal, tetapi juga mengganggu perekonomian secara lebih luas, bahkan bisa berdampak pada skala nasional.

“Tidak ada upaya yang konkret, apalagi ada pembicaraan tingkat nasional untuk menangani ini. Saya lihat bupati tidak bersifat aktif, hanya sibuk menyambut tamu, bagi saya ini tindakan yang lemah,” sindir Zayinul saat diwawancarai Tribunjateng, Rabu (23/4/2025).

Zayinul menilai, bupati seharusnya mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan abrasi sebagai bencana nasional.

Jika status ini tercapai, pemerintah pusat akan lebih terlibat dan tidak hanya bergantung pada APBD yang terbatas.

“Jika ini sudah jadi bencana nasional, maka negara wajib turun tangan. Ini bukan masalah biasa, ini masalah yang akan terus memburuk jika dibiarkan. Saya khawatir, kalau tidak segera ditangani, wilayah lain di Demak akan ikut tenggelam,” tegas Zayinul dengan nada yang keras.

Tidak hanya soal kerugian materiil, Zayinul juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

Setiap sore, rob naik pada pukul 16.00 WIB dan baru surut setelah pukul 22.00 WIB, menyebabkan kemacetan panjang di jalan Pantura.

“Lihat saja, kemacetan yang bisa berlangsung berjam-jam. Itu jelas merugikan perekonomian, menggangu produktivitas, dan menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Ini sudah berdampak secara nasional, bukan hanya lokal,” ungkapnya.

Menurut Zayinul, Pemerintah Kabupaten Demak belum cukup berani mengakui bahwa APBD mereka tidak cukup untuk menangani masalah besar seperti ini.

Pihaknya mendesak agar Pemkab tidak lagi berdiam diri dan segera melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat.

“Jika APBD tidak cukup, ya ngomong! Jangan malah diam dan berharap bantuan datang begitu saja. Presiden saja dalam menghadapi tantangan global beliau juga perlu melakukan hubungan diplomasi luar negeri sebagai bentuk dukungan,” sindir Zayinul.

Dia menekankan bahwa ketidakmampuan untuk bernegosiasi dengan pusat adalah tanda kegagalan.

Di sisi lain, Zayinul juga mengkritisi ketiadaan regulasi yang memaksa perusahaan-perusahaan besar di Sayung untuk berkontribusi dalam penanganan abrasi.

Meskipun Sayung adalah kawasan industri, perda yang ada masih terlalu umum, dan tidak mengatur tanggung jawab lingkungan yang lebih spesifik.

Baca juga: Rob Kembali Kepung Pantura Demak, Bupati: Mungkin Baru Kering 2027

“Kita masih punya perda yang lemah soal CSR. Harusnya perda itu dibuat lebih konkret, khusus mengatur soal lingkungan dan penanganan abrasi,” jelasnya.

Zayinul menegaskan bahwa jika tidak ada keberpihakan anggaran dan regulasi yang kuat dari pemerintah daerah, maka ini adalah bentuk penghindaran tanggung jawab yang tak bisa dibiarkan begitu saja.

“Jika ini terus berlanjut, publik akan menilai sendiri: apakah ini kelalaian yang disengaja atau memang ada unsur pembiaran yang dibiarkan untuk merusak masa depan Demak,” pungkas Zayinul. *** sumber