DPC PKB | Demak – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak secara tegas memberikan respons negatif terhadap munculnya wacana kebijakan sistem “war tiket haji”.
Pihak legislatif menilai, dibandingkan bereksperimen dengan sistem baru, yakni “war tiket haji” yang belum tentu efektif, pemerintah seharusnya lebih fokus pada penguatan diplomasi dengan Arab Saudi untuk menambah kuota dan menyelesaikan tumpukan antrean jamaah yang kini mencapai puluhan tahun. Ketua DPRD Demak, Zayinul Fata, menilai kebijakan war tiket haji belum layak untuk diimplementasikan di tengah kondisi antrean haji yang masih mengular panjang.
Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah memberikan kepastian bagi mereka yang sudah lama mengantre, bukan membentuk sistem baru, yakni war tiket haji.
“Yang perlu kami sampaikan adalah merampungkan antrean yang sudah berjalan. Banyak masyarakat yang sudah menabung bertahun-tahun untuk mendaftar haji. Jangan sampai sistem yang sudah berjalan berubah tanpa menyelesaikan persoalan mendasar,” tegas Zayin
saat dihubungi, Selasa (15/4).
Dibanding War Tiket Haji, Ini Solusi Konkret Lain
Dibandingkan war tiket haji, Zayin menekankan bahwa kunci utama penyelesaian masalah haji di Indonesia, khususnya di Kabupaten Demak, adalah melalui jalur diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Saat ini, masa tunggu haji di Demak berada di angka 27 tahun. Meski sudah membaik dibanding sebelumnya yang mencapai 33 tahun, angka ini dinilai masih sangat membebani masyarakat.
Menurut Zayin, posisi Indonesia sebagai pengirim jamaah terbesar di dunia harus menjadi
nilai tawar yang kuat di mata Pemerintah Arab Saudi.
“Indonesia ini menjadi negara dengan pengiriman jemaah haji terbanyak. Karena itu, penguatan hubungan diplomatik dengan Arab Saudi menjadi penting agar Indonesia bisa mendapatkan tambahan kuota yang signifikan. Dengan begitu, antrean panjang bisa dikurangi,” ujar Zayin.
